Di China semua tanah milik negara. Namun negara mendistribusikan tanah untuk diolah petani. Pendistribusian tidak pukul rata. Tapi sesuai dengan nilai ekonomis dari lahan tersebut. Katakanlah, kalau lahan itu hanya cocok di tanam beras maka nilai produksi setahun harus bisa mencapai kebutuhan konsumsi minimal petani, termasuk uang pengadaan rumah, kesehatan, pendidikan, tabungan sebagai penyangga bila terjadi paceklik.
Dari kebutuhan itu di hitung berapa luas tanah untuk di bagi kepada masing masing kepala keluarga petani. Kalau untuk menghasilkan nilai ekonomis itu butuhkan luas lahan 4 hektar maka seluas itulah di berikan kepada Petani. Jadi setiap jenis tanaman berbeda luas lahan di berikan kepada petani.
Prinsipnya produksi petani harus bisa memenuhi standar hidup layak bagi petani dan sekaligus pemicu pertumbuhan wilayah dengan daya beli petani berkonsumsi.
Semua hasil produksi petani di beli oleh pemerintah dengan harga pasar. Patokannya harga internasional. Dengan menguasai stok nasional produk pertanian ini, pemerintah bisa mendisain agro industri secara luas.
Pemerintah memberikan subsidi terselubung melalui pengadaan logistik system agar jaminan suplai bahan baku kepada industri pengolahan hasil pertanian di seluruh China dapat efisien..
Dengan demikian Industri pengolahan hasil pertanian dapat tumbuh pesat memenuhi pasar lokal dan ekspor. Sementara petani di libatkan dalam pengadaan infrastruktur. Melalui koperasi mereka membangun kawasan industri, pusat limbah pembangkit listrik dan jalan tol akses ke kawasan industri, pasar, pergudangan.
Dengan demikian petani di samping mendapatkan uang dari hasil pertaniannya juga mendapatkan penghasilan dari keuntungan infrastruktur ekonomi. Rata-rata petani punya penghasilan RMB 350.000 atau Rp 600 juta setahun atau Rp 50 juta sebulan.
Sejak lima tahun lalu China merestruktur desa. Mengapa? Karena tingkat penghasilan tergerus akibat semakin menguatnya mata uang RMB terhadap mata uang asing sehingga ekspor melemah. Juga inflasi terus merangkak naik.
Di pekirakan 250 juta rakyat akan di pindahkan ke wilayah baru dengan struktur usaha yang sesuai dengan tantangan yang ada.
Sedikitnya USD 600 miliar atau Rp 7000 triliun dana APBN di pompa ke mega proyek ini. Saat sekarang pembangunan terus berlangsung. Namun dampaknya sangat terasa buruk. Setiap tahun ada ribuan protes petani. Ada banyak penduduk yang terpaksa bunuh diri akibat tanah dan rumahnya di gusur.
Pemerintah tidak memberikan ganti rugi berupa uang tapi memberikan ganti rumah di kota baru yang di bangun, dengan luas dan ukuran yang sama. Di bawah Presiden Xi Jinping, prioritas politik bukan hanya menjadikan petani sebagai pemasok industri tapi harus terlibat langsung dalam proses agro industri dan sebagai konsumen sekaligus.
Bila proyek ini selesai maka 70% penduduk China akan terintegrasi dalam system perkotaan yang terhubung dengan business network yang saling terikat dengan dukungan insfrastruktur kelas satu.
Tahun 2025 hanya 30% rakyat China yang akan tinggal di pedesaan. Sehingga sebagian besar rakyat China tidak lagi beban Negara tapi jadi asset Negara. Di masa depan China akan lebih mudah melakukan transformasi menjadi Negara yang modern yang tidak lagi tergantung pasar luar negeri tapi pasar dalam negeri.
Begitupula dari segi pembiayaan, pasar uang dalam negeri akan berkembang pesat dan likuid untuk memastikan terjadi pertumbuhan berkelanjutan. Dalam satu kesempatan saya bertanya kepada pejabat China mengenai program ini. “Apakah tidak di pikirkan dampak inflasi dari proyek ini? Karena begitu besarnya dana APBN di gelontorkan ke proyek ini. Apakah tidak di pikirkan cara lain agar tidak menimbulkan dampak massive penggusuran lahan rakyat? Bukankah ini melanggar HAM. “
Dengan tersenyum pejabat China mengatakan kepada saya bahwa “Inflasi pasti terjadi namun dapat terukur dan terkendali. Yang harus di sadari bahwa membiarkan rakyat terjebak dengan kemiskinan karena lingkungan buruk, yang tidak mendukung mereka berkembang secara manusiawi adalah pelanggaran HAM sesungguhnya. Anda tidak bisa membiarkan situasi dengan cara berpikir rakyat yang dominan atas dasar keyakinan bahwa miskin itu lebih baik daripada berubah.”
“Tak akan ada perubahan tanpa pengorbanan. Kita tidak membangun community lagi tapi kita membangun society dimana semua orang punya kesempatan yang sama sesuai kemampuannya dan semua orang punya peluang memperjuangkan kemakmuran bagi dirinya sendiri, karena itulah pemerintah di perlukan untuk memimpin perubahan”, lanjutnya.
Semoga bermanfaat
Kissparry.
Judul asli: Optimalisasi Lahan
Oleh: Erizeli Jely Bandaro
Kiriman: Ririn Vogler tinggal di Australia
