Dari Perang Diponegoro ke Kolonisasi – Transmigrasi, Tinjauan Sejarah dan Menyoal Data

Betulkah ada keterkaitan antara pemberangkatan 155 KK (815 jiwa) kolonis dari Kedu ke Gedong Tataan Lampung pada November 1905 dengan Perang Diponegoro?

Seperti diketahui, setelah berakhirnya Perang Diponegoro (Perang Jawa) 1825-1830, Belanda mengalami krisis keuangan hebat. Biaya perang Diponegoro menguras dana yang tidak kecil.

Untuk mengatasi krisis keuangan negara itu, Gubernur Jenderal van Den Bosch mengusulkan gagasan peraturan tanam paksa(Cultuur stelsel). Program ini berlangsung antara 1830-1870. 

Intinya, setiap penduduk pribumi diwajibkan menanam jenis tanaman yang laku dipasaran Eropa; seperti: kopi, teh, tebu, dan tembakau. Tentu saja harga jual hasil panennya ditentukan sepihak.

Bagi rakyat yang tidak punya tanah, wajib bekerja sukarela (kerja paksa) di perkebunan milik Belanda. Karena semua hasil panen diserahkan kepada Belanda, maka rakyat tidak mendapatkan bagi hasil yang layak. Bahkan cenderung tersandera kewajiban membayar utang pekerjaan.

Kondisi ini semakin lama membuat masyarakat kian miskin, dan sebaliknya negeri Belanda semakin kaya raya. Menurut catatan, hasil politik tanam paksa ini menyumbang hingga 72% kas keuangan negeri Belanda.  Di Batavia sendiri bisa menyumbang ke kas negeri Belanda sebanyak 826 juta gulden.

Mobilisasi tanah untuk tanaman perkebunan secara besar-besaran mengakibatkan kesengsaraan rakyat jajahan. Karena jumlah penanam padi semakin berkurang, maka akibatnya harga beras sebagai makanan pokok pribumi sangat mahal.

Kelaparan terjadi meluas di Jawa, khususnya di Grobogan Jawa Tengah. Kondisi inilah yang menyebabkan kritik pedas dari aktivis warga Belanda, baik anggota legislatif (van Deventer), wartawan Pieter Brooshooft (Koran De Locomotief), maupun tokoh humanis.

Dalam tulisan berjudul Een Eereschuld (Hutang Budi) di Majalah De Gids (1899), anggota Raad van Indie C. Th van Deventer menggambarkan penderitaan rakyat Jawa akibat politik tanam paksa itu.

Karena tulisannya itu, pemerintah Belanda memerintahkan Menteri urusan Kolonisasi membuat program untuk memperbaiki kehidupan negara jajahan. Program itu dikenal dengan nama Politik etika atau balas budi. Program itu meliputi tiga hal, yaituemigrasi (kolonisasi), irigasi, dan edukasi.

Ketika Wilhelmina naik tahta (1901), dia mengesahkan politik balas budi. Karena tiga program itu atas usulan van Deventer, maka  politik balas budi dikenal juga dengan istilah trias van Deventer.

Walaupun ketiga program itu untuk membantu kesejahteraan warga jajahan, tetapi kenyataannya terjadi penyimpangan. Misalnya, emigrasi bukan untuk kesejahteraan para penduduk yang dipindahkan (kolonis), tetapi untuk mendapatkan buruh murah. Demikian pula, pelaksanaan irigasi.

Dilapangan dibangun bendungan dan saluran irigasi untuk mengairi tanah hanya milik Belanda. Sebaliknya, lahan yang bukan milik Belanda tidak dialiri air irigasi. Melihat praktek penyimpangan itu Ernest Douwes Dekker (Asisten Residen Lebak), dengan nama samaran Multatuli mengkritik penyimpangan  politik etis itu.

Lampung, kolonisasi pertama

Setelah melalui kajian HG Heyting seorang asisten residen, tahun 1903 menyarankan agar Pemerintah Hindia Belanda membangun desa-desa baru di luar Jawa. Sebagai proyek awal dikirimlah pada 1905 rombongan 155 KK warga dari daerah Kedu ke Gedong Tataan Lampung. Rombongan awal itu disebut sebagai kolonisasi. Selanjutnya setelah merdeka istilah kolonisasi dirubah menjadi transmigrasi.

Sejak keberangkatan tahun 1905, maka dilanjutkan pemberangkatan berikutnya. Sepanjang tahun 1905 hingga awal masuknya penjajah Jepang (1942) telah diberangkatkan sebanyak 30 kali rombongan keseluruh Indonesia. Jumlah penduduk yang terkirim mencapai 60.155 KK (235.802 jiwa).

Dengan menyimak catatan singkat ini nyata jelas, ternyata ada benang merah antara Perang Diponegoro dengan lahirnya program kolonisasi. Kebangkrutan kas keuangan negeri Belanda mendorong diberlakukannya peraturan tanam paksa.

Dampak buruk tanam paksa telah mendorong lahirnya politik balas budi. Diantara bentuk politik balas budi adalah pemindahan penduduk dengan istilah kolonisasi. Pemindahan penduduk antar pulau inilah yang kemudian mengilhami dilanjutkannya program transmigrasi setelah masa kemerdekaan.

Tetapi sangat disayangkan. Data warga yang telah diberangkatkan pada masa kolonisasi tersebut tidak tersedia  dengan baik. Sehingga kita tidak tahu secara pasti, bagaimana nasib dan perkembangan warga eks kolonisasi tersebut.

Kondisi ini kemungkinan berkaitan dengan sistem perundangan kita. Hal ini sangat berbeda dengan ketersediaan data kolonisasi yang diberangkatkan ke Suriname sejak tahun 1890.

Berdasarkan hasil kunjungan Tim PATRI dan Direktorat Permukiman Kembali Ditjen Mobilitas Penduduk (Desember 2004), mereka mempunyai kumpulan data lengkap warga yang didatangkan dari Indonesia ke negara itu.

Lemahnya pendataan warga kolonisasi dan transmigrasi ini selain kemungkinan berkaitan dengan sistem perundangan ketransmigrasian kita, juga budaya mendata kita yang kurang.

Seperti diketahui, pada umumnya permukiman  transmigrasi mendapatkan pembinaan secara normatif selama 5 tahun (T+5).

Setelah lima tahun, permukiman itu diserahkan kepada pemerintah daerah. Sementara itu, jarang disetiap pemerintah daerah tujuan kolonisasi/transmigrasi yang mendokumentasikan bagaimana perkembangan warga eks kolonisasi/transmigrasi tersebut.

Tanpa data dan rencana

Titik terang mulai terjadi pada 16 Februari 2004, ketika dideklarasikan berdirinya PATRI (Perhimpunan Anak Transmigran Republik Indonesia). Ternyata, setelah berdirinya PATRI sebagian besar sumber daya keturunan kolonisasi/transmigrasi mulai terdata.

Mereka ada yang menjadi kepala daerah (gubernur, bupati, walikota), guru besar, rektor, perwira tinggi TNI/POLRI, anggota legislatif, kepala daerah, pejabat eselon 1, dan lain-lain.

Apakah profesi dan prestasi yang diraih SDM transmigran tersebut direncanakan? Inilah yang menarik dikaji lebih lanjut.

Untuk mengetahui SDM transmigrasi tersebut ada baiknya dilakukan pendataan lebih komprehensif. Karena bagaimanapun kontribusi transmigrasi bagi pembangunan Indonesia sangat signifikan.

Berbagai data menyangkut kontribusi dalam bidang kewilayahan dan pertanian cukup tersedia. Tetapi ketika mencari data tentang sumber daya manusia (SDM), yang tersedia baru sebatas transmigran sukses. Padahal pada kenyataannya keberhasilan transmigrasi lebih spektakuler lagi setelah lokasi itu diserahkan kepada pemerintah daerah.

Lalu, bagaimana seharusnya melakukan pendataan terhadap mereka?

Bagaimana mereka dapat mengatasi kondisi sulit sehingga berhasil dalam menapaki profesinya?

Nah, kita perlu melacaknya bersama. Karena ternyata data seperti ini tidak tersedia pada arsip kita. (Bersambung).

Silakan mengisi formulir (Google Formulir):

Formulir Pendataan PATRI 2020

Sambungan (link) yang disarankan
Klik Sipukat –> https://sipukat.kemendesa.go.id/

Judul asli

Tanpa Rencana dan Data?
Dari Perang Diponegoro ke Kolonisasi

Disusun Oleh: Hasprabu
Anak transmigran dari Gunungsugih Lampung
Sekjen DPP PATRI (2014-2019)

sumber: Hasprabu
diunggah oleh : LikKasjo
editor : Eswedewea