Syarat mendirikan PT di Indonesia cukup beragam, mulai dari persiapan administratif hingga pengurusan izin usaha. 

Berikut poin-poin penting:

1. Persiapan Administratif:

• Jumlah Pendiri: Minimal dua orang atau lebih. Jika pendiri adalah suami-istri tanpa perjanjian nikah, perlu ada pemegang saham tambahan. 
• Akta Notaris: Akta pendirian harus dibuat oleh notaris dalam bahasa Indonesia. 
• Nama PT: Untuk PT lokal, nama tidak boleh lebih dari tiga suku kata dan bebas dari kata asing. 
• Modal Dasar: Modal dasar PT dapat disepakati oleh pendiri, tetapi untuk PT PMA (Penanaman Modal Asing), minimal 10 miliar rupiah. Setoran modal awal minimal 25% dari total modal dasar. 
• Susunan Pemegang Saham dan Pengurus: Struktur kepengurusan harus mencakup minimal satu komisaris dan satu direktur. 
• Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART): AD dan ART harus dibuat untuk mengatur operasional perusahaan. 

2. Proses Pendirian:

• Pengajuan Nama PT: Nama PT diajukan ke Kemenkumham melalui Sisminbakum. 
• Pembuatan Akta Pendirian: Akta pendirian dibuat oleh notaris, mencakup informasi seperti nama PT, bidang usaha, alamat, dan struktur perusahaan. 
• Pendaftaran di Kemenkumham: Setelah akta dibuat, PT didaftarkan di Kemenkumham untuk mendapatkan pengesahan. 
• Pengurusan NPWP: PT wajib memiliki NPWP untuk keperluan perpajakan. 
• Pengurusan NIB: PT wajib memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) yang diperoleh melalui OSS (Online Single Submission). 
• Pengurusan Izin Usaha (SIUP/TDP): Bergantung pada jenis dan skala usaha, PT mungkin perlu mengurus SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) dan/atau TDP (Tanda Daftar Perusahaan). 
• Pengurusan BNTBN: Setelah pengesahan Kemenkumham, PT mengajukan permohonan penerbitan BNTBN (Berita Negara Republik Indonesia) ke Perum PNRI. 

3. Persyaratan Tambahan:

• Fotokopi KTP Pendiri dan Pengurus: Diperlukan fotokopi KTP pendiri, pemegang saham, dan pengurus perusahaan.
• Fotokopi KK: Fotokopi Kartu Keluarga direktur atau penanggung jawab perusahaan.
• NPWP: Nomor Pokok Wajib Pajak pendiri atau penanggung jawab perusahaan.
• Surat Keterangan Domisili: Surat keterangan dari RT/RW atau pengelola gedung, sesuai dengan domisili perusahaan.
• Surat Keterangan PBB: Fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir.
• Foto Kantor: Foto kantor perusahaan tampak depan dan dalam ruangan. 

4. Syarat Khusus untuk PT Perorangan:

• KTP Pendiri: KTP pendiri atau pemilik tunggal PT perorangan.
• NPWP Pendiri: NPWP pemilik PT perorangan.
• Alamat Perusahaan: Alamat PT perorangan harus sesuai dengan aturan zonasi daerah.
• Surat Pernyataan Pendirian: Surat pernyataan pendirian PT perorangan.
• Modal Maksimal: Modal usaha PT perorangan maksimal Rp 5 miliar. 

Catatan:

• Proses dan persyaratan pendirian PT dapat bervariasi tergantung pada jenis usaha, skala usaha, dan ketentuan yang berlaku di daerah tertentu. 
• Disarankan untuk berkonsultasi dengan notaris, konsultan hukum, atau lembaga terkait untuk mendapatkan informasi lebih detail dan memastikan proses pendirian PT berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.